Sedang Memuat Halaman ...
No | Nama Dokumen | Unduh | Lihat |
---|---|---|---|
1. | Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273) | Unduh | Lihat |
2. | UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen | Unduh | Lihat |
3. | Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah dicabut pasal 69 oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) | Unduh | Lihat |
4. | Undang - Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran | Unduh | Lihat |
5. | Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan | Unduh | Lihat |
6. | Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) | Unduh | Lihat |
7. | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal | Unduh | Lihat |
8. | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) | Unduh | Lihat |
9. | Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan | Unduh | Lihat |
10. | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009252 Nomor 112, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038) | Unduh | Lihat |
11. | Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit | Unduh | Lihat |
12. | Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya | Unduh | Lihat |
13. | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235) | Unduh | Lihat |
14. | Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas | Unduh | Lihat |
15. | Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan | Unduh | Lihat |
16. | Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian | Unduh | Lihat |
17. | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam | Unduh | Lihat |
18. | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. | Unduh | Lihat |
19. | Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan | Unduh | Lihat |
20. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja | Unduh | Lihat |
21. | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah | Unduh | Lihat |
22. | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah | Unduh | Lihat |
23. | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) | Unduh | Lihat |
24. | Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang | Unduh | Lihat |
25. | Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan | Unduh | Lihat |
26. | Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175) | Unduh | Lihat |
27. | Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan | Unduh | Lihat |
28. | Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan | Unduh | Lihat |
29. | Peraturan pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan | Unduh | Lihat |
30. | Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) terakhir dicabut Sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) | Unduh | Lihat |
31. | Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2015 tentang Museum | Unduh | Lihat |
32. | Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri | Unduh | Lihat |
33. | Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner | Unduh | Lihat |
34. | Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330) | Unduh | Lihat |
35. | Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan | Unduh | Lihat |
36. | Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | Unduh | Lihat |
37. | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah | Unduh | Lihat |
38. | Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung | Unduh | Lihat |
39. | Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang | Unduh | Lihat |
40. | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Unduh | Lihat |
41. | Peraturan Pemerintahan Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan | Unduh | Lihat |
42. | Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Peyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan | Unduh | Lihat |
43. | Peraturan Pemerintah RI Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemajuan Kebudayaan | Unduh | Lihat |
44. | Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan | Unduh | Lihat |
45. | Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222) | Unduh | Lihat |
46. | Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 167/Kab/B.VII/72 Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Pedagang Eceran Obat | Unduh | Lihat |
47. | Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1331/Menkes/Sk/X/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 167/KAB/B.VIII/1972 Tentang Pedagang Eceran Obat | Unduh | Lihat |
48. | Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : Per.17/Men/2006 Tentang Usaha Perikanan Tangkap | Unduh | Lihat |
49. | Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.05/Men/2008 Tentang Usaha Perikanan Tangkap | Unduh | Lihat |
50. | Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.02/Men/2009 Tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan | Unduh | Lihat |
51. | Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.05/Men/2009 Tentang Skala Usaha Di Bidang Pembudidayaan Ikan | Unduh | Lihat |
52. | Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.12/Men/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.05/Men/2008 Tentang Usaha Perikanan Tangkap | Unduh | Lihat |
53. | Peraturan Menteri PU No. 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan | Unduh | Lihat |
54. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 Tahun 2010 Tentang Laboratorium Klinik | Unduh | Lihat |
55. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1189 Tahun 2010 Tentang Produksi Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga | Unduh | Lihat |
56. | Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Penyaluran Alat Kesehatan | Unduh | Lihat |
57. | Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomo3 913); | Unduh | Lihat |
58. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran | Unduh | Lihat |
59. | Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.08/Men/2012 Tentang Kepelabuhanan Perikanan | Unduh | Lihat |
60. | Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga | Unduh | Lihat |
61. | Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Hk.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga | Unduh | Lihat |
62. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan | Unduh | Lihat |
63. | Peraturan Menteri Kesehatan No 76 Tahun 2013 Tentang Iklan Alat Kesehatandan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga | Unduh | Lihat |
64. | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal | Unduh | Lihat |
65. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik | Unduh | Lihat |
66. | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia | Unduh | Lihat |
67. | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Pendidikan Dasar dan Menengah | Unduh | Lihat |
68. | Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36/Permen-Kp/2014 Tentang Andon Penangkapan Ikan | Unduh | Lihat |
69. | Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 49/Permen-Kp/2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan | Unduh | Lihat |
70. | Peraturan Menteri Kesehatan No 70 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga | Unduh | Lihat |
71. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga | Unduh | Lihat |
72. | Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/10/2014 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Indusstri | Unduh | Lihat |
73. | Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Daerah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah | Unduh | Lihat |
74. | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini | Unduh | Lihat |
75. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi | Unduh | Lihat |
76. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 Tentang Komisi Irigasi | Unduh | Lihat |
77. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015 Tentang Pengelolaan Aset Irigasi | Unduh | Lihat |
78. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 Tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi | Unduh | Lihat |
79. | Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 36/Permen-Kp/2015 Tentang Kriteria Dan Pengelompokan Skala Kecil, Skala Menengah, Dan Skala Besar Dalam Pungutan Hasil Perikanan | Unduh | Lihat |
80. | Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243) | Unduh | Lihat |
81. | Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 407/D/PP/2015 tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia | Unduh | Lihat |
82. | Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial | Unduh | Lihat |
83. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan kefarmasian Di Apotek | Unduh | Lihat |
84. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek | Unduh | Lihat |
85. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edaralat Kesehatan, Alat Kesehatan diagnostik In Vitrodan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga | Unduh | Lihat |
86. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 122) | Unduh | Lihat |
87. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 122) | Unduh | Lihat |
88. | Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata | Unduh | Lihat |
89. | Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 1 1 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi | Unduh | Lihat |
90. | Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 88 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Darat | Unduh | Lihat |
91. | Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan | Unduh | Lihat |
92. | Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan | Unduh | Lihat |
93. | Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Darat | Unduh | Lihat |
94. | Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 88 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Darat | Unduh | Lihat |
95. | Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Unduh | Lihat |
96. | Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri Danizin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Unduh | Lihat |
97. | Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri Dan Izin Perluasandalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Unduh | Lihat |
98. | Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Unduh | Lihat |
99. | Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit | Unduh | Lihat |
100. | Peratuarn Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit | Unduh | Lihat |
101. | Peratuarn Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit | Unduh | Lihat |
102. | Lampiran Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Unduh | Lihat |
103. | Peraturan BKPM No 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Unduh | Lihat |
104. | Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan | Unduh | Lihat |
105. | Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan | Unduh | Lihat |
106. | Peraturan BKPM No 2 tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Pemenuhan Kriteria dan Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan secara Luar Jaringan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) | Unduh | Lihat |
107. | Peraturan BKPM No 3 Tahun 2021 tentang Sistem Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Elektronik | Unduh | Lihat |
108. | Peraturan BKPM No 4 tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal | Unduh | Lihat |
109. | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup | Unduh | Lihat |
110. | Peraturan BKPM No 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | Unduh | Lihat |
111. | Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang | Unduh | Lihat |
112. | Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Negara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan | Unduh | Lihat |
113. | Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang | Unduh | Lihat |
114. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Standar Pembongkaran Bangunan Gedung | Unduh | Lihat |
115. | Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian | Unduh | Lihat |
116. | Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573) | Unduh | Lihat |
117. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi | Unduh | Lihat |
118. | Surat Edaran Menteri ATR-BPN Nomor 4 tahun 2021 tentang Pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di daerah | Unduh | Lihat |
119. | Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya | Unduh | Lihat |
120. | Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14); | Unduh | Lihat |
121. | Peraturan Gubernur Provinsi DIY Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya | Unduh | Lihat |
122. | Peraturan Gubernur DIY Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya | Unduh | Lihat |
123. | Peraturan Gubernur DIY nomor 76 tahun 2019 tentang Perizinan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya | Unduh | Lihat |
124. | Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 070/0218 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian | Unduh | Lihat |
125. | Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Perijinan Usaha Jasa Pariwisata Di Kabupaten Bantul | Unduh | Lihat |
126. | Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Perizinan Angkutan Di Kabupaten Bantul | Unduh | Lihat |
127. | Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Retribusi Perizinan Angkutan Di Kabupaten Bantul | Unduh | Lihat |
128. | Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perizinan Usaha Jasa Pariwisata Di Kabupaten Bantul | Unduh | Lihat |
129. | Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Perizinan Angkutan Di Kabupaten Bantul | Unduh | Lihat |
130. | Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Retribusi Perizinan Angkutan Di Kabupaten Bantul | Unduh | Lihat |
131. | Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 1); | Unduh | Lihat |
132. | Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah | Unduh | Lihat |
133. | Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 | Unduh | Lihat |
134. | Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian Dan Perdagangan | Unduh | Lihat |
135. | Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama | Unduh | Lihat |
136. | Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan | Unduh | Lihat |
137. | Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan | Unduh | Lihat |
138. | Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama | Unduh | Lihat |
139. | Peraturan Daerah Bantul Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik | Unduh | Lihat |
140. | Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata | Unduh | Lihat |
141. | Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas | Unduh | Lihat |
142. | Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan | Unduh | Lihat |
143. | Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan | Unduh | Lihat |
144. | Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama | Unduh | Lihat |
145. | Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul | Unduh | Lihat |
146. | Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan | Unduh | Lihat |
147. | Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman | Unduh | Lihat |
148. | Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah | Unduh | Lihat |
149. | Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian Dan Perdagangan | Unduh | Lihat |
150. | Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pemakaman | Unduh | Lihat |
151. | Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan Dan Pusat Perbelanjaan | Unduh | Lihat |
152. | Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol Dan Pelarangan Minuman Oplosan | Unduh | Lihat |
153. | Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan | Unduh | Lihat |
154. | Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi | Unduh | Lihat |
155. | Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Unduh | Lihat |
156. | Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama | Unduh | Lihat |
157. | Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. | Unduh | Lihat |
158. | Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Bantul | Unduh | Lihat |
159. | Peraturan Daerah Tahun 2021 Nomor 9 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat | Unduh | Lihat |
160. | Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu | Unduh | Lihat |
161. | Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung | Unduh | Lihat |
162. | Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha | Unduh | Lihat |
163. | Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Unduh | Lihat |
164. | Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Garis Sempadan | Unduh | Lihat |
165. | Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Klinik Di Kabupaten Bantul | Unduh | Lihat |
166. | Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 20112 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Apotek Di Kabupaten Bantul | Unduh | Lihat |
167. | Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Perikanan Di Kabupaten Bantul | Unduh | Lihat |
168. | Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2012tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Perikanandi Kabupaten Bantul | Unduh | Lihat |
169. | Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tatacara Pengelolaan Pajak Reklame | Unduh | Lihat |
170. | Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Media Informasi | Unduh | Lihat |
171. | Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Apotek | Unduh | Lihat |
172. | Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Unduh | Lihat |
173. | Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penatan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama | Unduh | Lihat |
174. | Peraturan Bupati Bantul Nomor 133 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar | Unduh | Lihat |
175. | Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Swalayan Dan Pusat Perbelanjaan | Unduh | Lihat |
176. | Peraturan Bupati Bantul No 26 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 4-2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan | Unduh | Lihat |
177. | Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol Dan Pelarangan Minuman Oplosan | Unduh | Lihat |
178. | Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama | Unduh | Lihat |
179. | Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Swalayan Dan Pusat Perbelanjaan | Unduh | Lihat |
180. | Peraturan Bupati Bantul Nomor 158 tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Surat Keterangan Penelitian, Kuliah Kerja Nyata Dan Praktik Kerja Lapangan | Unduh | Lihat |
181. | Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Apotek Di Kabupaten Bantul | Unduh | Lihat |
182. | Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) | Unduh | Lihat |
183. | Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan | Unduh | Lihat |
184. | Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 122 Tahun 2021 tentang pencabutan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2021 tentang Izin Lokasi dan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | Unduh | Lihat |
185. | Peraturan Bupati Bantul Nomor 164 Tahun 2021 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul | Unduh | Lihat |
186. | Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha | Unduh | Lihat |
187. | Peraturan Bupati Bantul Nomor 90 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Di Kabupaten Bantul | Unduh | Lihat |
188. | Peraturan Bupati Bantul Nomor 146 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi | Unduh | Lihat |
189. | Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Operasionalisasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik | Unduh | Lihat |
190. | Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Perizinan Non Berusaha | Unduh | Lihat |
No | Nama Dokumen | Unduh | Lihat |
Informasi yang diperbaharui kemudian disediakan dan diumumkan kepada publik secara rutin atau berkala sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali
Informasi yang disediakan dan siap tersedia untuk bisa langsung diberikan kepada Pemohon Informasi Publik ketika terdapat permohonan terhadap Informasi Publik tersebut
Informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan wajib diumumkan secara serta merta tanpa penundaan
informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Keterbukaan Informasi Publik