Monitoring Tim KemenPANRB ke MPP Bantul
Tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) yang diketuai Taufik HS, Selasa (25/07) berkunjung ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Bantul untuk memonitoring kesiapan pelaksanaan layanan MPP. Tim disambut oleh Kepala DPMPTSP, bersama dengan Asisten Administrasi Umum mewakili Sekda Bantul selaku Ketua Tim Percepatan Penyelenggaraan MPP, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, BPKPAD, Bagian Organisasi Setda Bantul, Bagian Perekonomian Pembangunan dan SDA Setda Bantul, Kejaksaan Negeri Bantul, Polres, Samsat, Disdukcapil, Dinas Kesehatan, dan Dispertaru.
Disampaikan oleh Kepala DPMPTSP, bahwa MPP Bantul telah beroperasi dengan 14 gerai layanan dan beberapa lainnya akan menyusul dan sarana prasarana sedang disempurnakan. Tim KemenPANRB memaparkan bahwa MPP merupakan pengintegrasian layanan publik dalam satu tempat yang memerlukan komitmen setiap gerai pelayanan untuk segera memberikan pelayanan di MPP.
Sesuai Peraturan Presiden No. 83 Th. 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Pelayanan Publik, maka pelayanan memakai database NIK dari Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga untuk masyarakat yang memerlukan pelayanan agar diarahkan ke gerai Disdukcapil dulu untuk Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Rencana peresmian MPP dapat segera dilakukan jika persiapan teknis telah dilakukan, perlunya menyusun standar pelayanan MPP, pengintegrasian antrian setiap gerai, media konsultasi dan pengaduan, tata tertib berdasarkan Perjanjian Kerjasama dengan pengisi gerai, penataan proses bisnis, kehadiran pegawai di instansi terkait ke MPP, petugas pelayanan gerai yang kompeten. Termasuk pembenahan sarana prasarana MPP, seperti petunjuk arah, peralatan, bahan bacaan, toilet, dan perhatian pada sarana bagi kelompok rentan (difabel, lansia, ibu hamil untuk mempermudah pelaksanaan layanan di MPP Kabupaten Bantul.
~pm
