Kunjungan Kerja Sekretariat Wakil Presiden RI dalam Rangka Penyerapan Pandangan
Dalam rangka memberikan dukungan analisis dan rekomendasi kebijakan tentang Capaian Reformasi Birokrasi Nasional, khususnya terkait peningkatan kualitas pelayanan publik (yanlik) di daerah, tim dari Asisten Deputi Tata Kelola Pemerintahan - Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan, Sekretariat Wakil Presiden, Kamis (07/07) kemarin melakukan kunjungan kerja ke DPMPTSP Kab. Bantul.
Kepala DPMPTSP, Dra. Annihayah, M.Eng.menyambut baik dan bangga Bantul menjadi salah satu tujuan kunjungan kerja ini. Beliau menyampaikan sejumlah prestasi yang pernah diraih DPMPTSP, kegiatan penilaian dari institusi pusat. Bersama jajaran struktural DPMPTSP menguraikan pula beberapa kendala terkait sistem OSS baik pada sistem maupun implementasinya di lapangan terhadap pelaku usaha dan msayarakat berdasarkan pengawasan dan pemantauan yang telah dilakukan. Sementara terkait DPMPTSP disampaikan kondisi SDMnya, izinonline di Bantul yang sudah terintegrasi dengan OPD teknis dan jenis layanannya sesuai Perbup Bantul No. 60/2021, melalui Pelayanan Prima DPMPTSP juga berusaha mengurai kemacetan proses perizinan yang mungkin terjadi, pelayanan PTSP juga telah berjalan dengan hadirnya sejumlah instansi di ruang pelayanan. Analis Produk Hukum dari Bagian Hukum Setda Bantul, Perdana NA, SH., yang turut hadir menanggapi tim, menyampaikan bahwa pendampingan terhadap kasus gugatan hukum perizinan sudah terlaksana dengan baik dan penyusunan Perda penyatuan aturan untuk daerah sedang berjalan.
Bapak Slamet Widodo (Asisten Deputi Tata Kelola Pemerintahan) bersama tim mengutarakan kunjungan tersebut dalam rangka penyerapan pandangan dari daerah. Wakil Presiden selaku ketua pengarah Reformasi Birokrasi, memandang penting yanlik sebagai output dan outcome dari Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan dalam berbagai kesempatan ke daerah selalu memeriksa kualitas yanliknya terutama Mal Pelayanan Publik (MPP). Semua Kabupaten dan Kota ditargetkan akan mempunyai MPP.
Dijelaskan bahwa pada Juni lalu, terkait koordinasi dan kolaborasi yang lebih sinergis antar instansi yang menyediakan layanan di MPP, telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan oleh 17 kementerian, lembaga, BUMN, dan Badan Hukum Publik. Diharapkan dengan makin banyak instansi yang terintegrasi pelayanannya di DPMPTSP Bantul, maka pembangunan MPP segera terwujud. Terkait beberapa permasalahan yang disampaikan seperti kendala OSS dan ketersediaan SDM, serupa dengan daerah lain. Tim juga mengapresiasi upaya yang telah dijalankan dalam menghadapi tantangan membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Menutup kunjungannya, sebelum meninjau ruang pelayanan, Bapak Slamet Widodo menyampaikan agar jangan lelah untuk berkarya mengabdi dan berinovasi, serta pesan dari Wakil Presiden semoga dalam melayani publik menjadi ladang ibadah bagi abdi negara.
~prima
