30 April 2022 - KONSULTASI, INFO, ADUAN : Telp.0274 367867/email: izin.online@bantulkab.go.id/WA: 081328848393 . /
TOTAL PENGUNJUNG : 690.775

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Semester II tahun 2021


Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

  1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
  2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
  3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
  4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner yang disebarkan/disampaikan kepada pengguna layanan secara online. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM 86,57. Nilai SKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2018 hingga 2020, meskipun pada tahun 2021 ini mengalami penurunan.

Gambar 1. Data Repsonden SKM Semester II 2021

Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif serta Prosedur Layanan. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan mendapatkan nilai tertinggi 3,77, Kompetensi Pelaksana mendapatkan nilai 3,48 sebagai nilai tertinggi kedua dan berikutnya Perilaku Pelaksana dengan nilai 3,48 adalah nilai tertinggi ketiga.

Gambar 2. Hasil SKM Semester II 2021

Tren tingkat kepuasan penerima layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dapat dilihat melalui grafik berikut :

Gambar 3. Tren tingkat kepuasan penerima layanan

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2018 hingga 2020 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, meski pada tahun 2021 mengalami penurunan.

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini  dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui koordinasi internal Rencana Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan SKM Semester 2 Tahun 2021 pada tanggal 30 Desember 2021. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan).

(-prima/Laporan SKM Semester II tahun 2021 DPMPT Kab. Bantul)





Komentar Pengunjung